PAPER
KEY SUCCES FACTORS KINERJA DENGAN VALUE FOR MONEY METHOD DI YOGYAKARTA

Oleh :

M. Fathurahman I                   20140420xxx

R. Putut H                               20150420256

Achmad Machbub H              20150420312

Heru Tri N                               20150420322

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018/2019

Kata Pengantar

Segala  puji  hanya  milik  Allah SWT.  Shalawat  dan  salam  selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.  Berkat  limpahan  dan rahmat-Nya penyusun  mampu  menyelesaikan  tugas  paper ini guna memenuhi tugas  mata kuliah Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah desen Dr. Bambang Jatmiko, M.Si.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan banyak pihak, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah Yogyakarta dengan metode value for money yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita.Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan.Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar.Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya bagi penelitian selanjutnya.

Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu,  kepada  dosen  pembimbing  saya  meminta  masukannya  demi  perbaikan  pembuatan  paper  kami di  masa  yang  akan  datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Yogyakarta, 21 April 2018

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1

Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

            Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           4

            Tinjauan Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6

            Analisis dan Pembahasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           8

Kesimpulan dan Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          12

Daftar Pustaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13

Abstract

            The performance of village government is very important is very important to be studied in public sector organizations including government. Since the implementation of village-based budgeting, the performance of the government is required to produce maximum performance. Increasing public accountability demands by public organizations from local government, performance units, organizational commitment, and performance satisfaction of village governments are expected to make the village government's performance more maximal so that public accountability is met. The purpose of this study is to determine what factors affect the performance of value for money in Daerah Istimewa Yogyakarta in 2016. The results of performance reports of the Regional Personnel Agency of Yogyakarta in 2016 can be summarized as follows:

From the analysis of the objectives, there is one key performance indicator selected as a benchmark. By 2016, the main performance indicators of the Regional Personnel Board of Yogyakarta have reached 95.70% of the total indicator of 78.57%. The lack of achievement of the target is caused by various constraints factors, both internal and external of the Regional Personnel Board of Yogyakarta, the biggest and inevitable obstacle is the moratorium on employee recruitment from the central government.

Abstrak

            Kinerja pemerintah desa sangatlah penting sangat penting dikaji dalam organisasi sector public termasuk pemerintahan.Sejak diterapkan penganggaran berbasis desa, kinerja pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja yang maksimal. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh organisasi publik dari pemerintah daerah, unit kinerja, komitmen organisasi, dan kepuasan kinerja pemerintah desa diharapkan  mampu menjadikan kinerja pemerintah desa mampu lebih maksimal sehingga akuntablitas publik terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja value for money di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

            Dari analisis terhadap sasaran, terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016, indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat mencapai target sebesar 95,70% dari total indikator yaitu sebesar 78,57%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala, baik dari dalam internal maupun eksternal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala yang paling besar dan tidak dapat dihindarkan adalah adanya moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat.

Latat Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini sangat cepat dikarenakan Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan pesat. Upaya pemerintah dilakukan berdasarkan pola umum pembangunan jangka panjang yang telah mencapai kemajuan yang cukup memuaskan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan tentunya memerlukan dana yang cukup besar, yang selanjutnya dialokasikan pada berbagai bidang perekonomian yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu sekali pengelolaan keuangan Negara maupun daerah di dalam organisasi sektor publik yang tepat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisien dan efektif.

Di dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN Pasal 1 (6) yaitu Asas umum pemerintah yang Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Dalam Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di jelaskan tentang asas umum penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asai ini menhendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pungukuran/penilaian kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa cara, namun salah satu cara yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menggunakan konsep pengukuran value for money. Yang merupakan salah satu prinsip terpenting dari good governance.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemda namun tidak signifikan atau dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.Sedangkan  keadilan dan responsibilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemda.( HY Lestiawan & B Jatmiko, 2015)

Menurut Anggadini (2012) salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya value for money dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik. Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen/rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik.

Hal ini sesuai dengan penelitian Anggadini (2012) yang menyatakan bahwa value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabila value for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri, dan begitupun sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal.

Untuk itu, sebuah organisasi yang berfokus pada pelayanan publik harus berusaha untuk memperbaiki kinerja serta dengan pengukuran kinerja yang lebih lengkap untuk mengetahui pencapaian visi dan misi yang telah dibuat. Dengan demikian, dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik diharapkan dapat menunjukkan kemampuan kinerja yang lebih baik. Menurut Suryo Pratolo (2003) untuk organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah memerlukan audit yang dapat mengungkapkan sejauh mana ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada publik, karena keberhasilan organisasi sektor publik ditunjukkan dengan keberhasilan pelayanan publiknya dalam konteks ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah faktor apa saja yang mempengaruhivalue for money dalam menilai kinerja pelayanan sektor public di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep value for money dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik.

Tinjauan Pustaka

Pengukuran Kinerja

Robertson (dalam Mahsun, 2006:25) pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Berikut manfaat pengukuran kinerja organisasi sektor publik (Mahsun, 2011:149-150):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk mencapai

kinerja.

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati.

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.

6. Mengindentifikasi apakah kepuasaan pelanggan sudah terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan masalah yang terjadi.

Value for Money

Mahmudi (2013:83) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja value for money memberikan informasi yang dapat membentuk fungsi-fungsi pengendalian serta mendorong tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Oleh karena itu, value for money dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja harus dapat memberikan manfaat kepada pihak internal yaitu berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan maupun kepada pihak eksternal yaitu mengontrol dan sekaligus memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.

Sedangkan Mardiasmo (2009:4) value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 (tiga) elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi

Perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi menggambarkan hubungan antara harga pasar dan masukan atau dengan kata lain ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Dimana input dalam hal ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

Ekonomi =

Mahsun (2006:179) rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran dan realisasinya. Dalam hal ini ekonomi merupakan ukuran relatif, berbagai pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ekonomi, antara lain ;

a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi;

b) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi sejenis yang dapat diperbandingkan; dan

c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansial secara maksimal

Tiga pertanyaan ini dapat dikatakan sebagai pertanyaan mendasar, dan selanjutnya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat ekonomisnya.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Dimana output dalam hal ini merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Efisiensi alokasi yaitu terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.

b) Efisiensi teknis atau manajerial yaitu terkait dengan kemampuan mendayagunakan

sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Efisien =

Halim (2008:164) rasio efisien adalah menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Yang dimaksud outcome dalam hal ini adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Efektivitas =

Halim (2008:234) rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Analisis Dan Pembahasan

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
	Kinerja	Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

^❖      Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Penilaian Berdasarkan Value for Money

1.      Penilaian Kinerja Ekonomi

Penilaian Kinerja Ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

Ekonomi 

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kota Yogyakarta (diolah)

2.      Penilaian Kinerja Efesiensi

Berikut pengukuran kinerja kegiatan

Capaian Kinerja Tahun 2016

No

SASARAN

INDIKATOR

PERSENTA

KRITE

KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

RIA/

STRATEGIS

SE

KODE

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Meningkatnya

Persentase

Persen

78,58

75,19

95,69

Hijau

Kualitas

kualitas

Tua

manajemen

manajemen

sumberdaya

sumberdaya

aparatur

aparatur

Dari tabel di atas, terdapat satu indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam satu sasaran strategis. Pada tahun 2016, indikator kinerja memiliki capaian sebesar 75,19% atau sebesar 95,70% dari target yang ditetapkan sebesar 78,57%.

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kota Yogyakarta (diolah)

Capaian=

Pencapaian indikator kerja 95,69

3.      Penilaian Kinerja Efektifitas

Dapat dilihat dari anggaran apbddaerah.

Anggaran*

No

Program

Keterangan

Target

Realisasi

%

Deviasi

1

2

3

4

5

6

1.

Program

7.547.315.000

6.358.119.741

15.76

- Adanya kebijakan

Pembinaan  dan

efisiensi dan

Pengembangan

Pembintangan

Aparatur

Mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan

dan penyerapan

Anggaran

- Adanya kebijakan

moratorium dari

pemerintah pusat

2.

Program

3.806.603.000

3.696.076.435

2.9

Adanya kebijakan

Peningkatan

efisiensi dan

Kapasitas

Pembintangan

Sumberdaya

Mempengaruhi

Aparatur Pemda

pelaksanaan kegiatan

dan penyerapan

Anggaran

Jumlah

11.353.918.000

10.054.196.176

18.66

Total Belanja Langsung

11.353.918.000

10.054.196.176

18.66

Sumber Data : DPPA BKD DIY Tahun 2016

           

Efetiifitas dilakukan terhadap kegiatan yang ada potensi untuk tidak dilaksanakan dengan prioritas kegiatan yang dianggarkan di triwulan 4 (empat). Kegiatan-kegiatan itu meliputi kegiatan seleksi penerimaan CPNS, perjalanan dinas luar daerah serta kegiatan seleksi jabatan tinggi pratama yang sedianya dilaksanakan di tahun 2016 namun tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi serta pertimbangan lainnya dari Gubernur.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Kesimpulan dan Saran

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari analisis terhadap sasaran, terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016, indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat mencapai target sebesar 95,70% dari total indikator yaitu sebesar 78,57%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala, baik dari dalam internal maupun eksternal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala yang paling besar dan tidak dapat dihindarkan adalah adanya moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.

2. Memberikan perhatian khusus atas program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran untuk bisa mencapai target sesuai dengan harapan.

3. Melaksanakan pengembangan pegawai di bidang pendidikan serta kompetensi untuk menunjang kegiatan.

4. Melakukan alternatif menyelesaian kekurangan pegawai dengan seleksi penerimaan pegawai non PNS.

Daftar Pustaka

Anggadini, Sri Dewi. 2012. Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik.

Jurnal Riset Akuntansi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Lestiawan, HY dan Jatmiko, B. 2015.Key Success Factor Good Government Governance Serta

Pengaruhnya TerhadapKinerja Pemerintah. Yogyakarta

Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta

Mahsun, M. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE.Yogyakarta

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI OFFSET.Yogyakarta.

Pratolo, S. 2003. Value For Money Audit Suatu Instrumen Alternatif untuk Menciptakan

Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta